67.508 Jiwa Terdampak Banjir di Kalimantan Tengah, Gubernur Kalteng : Pimpinan Daerah Harus ada Ditempat

- 17 November 2021, 19:11 WIB
 Aktivitas warga Palangka Raya terdampak banjir
Aktivitas warga Palangka Raya terdampak banjir /Ist/

PORTALKALTENG - Curah hujan yang tinggi mengakibatkan debit air meningkat dan menyebabkan banjir di beberapa wilayah Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah.

Berdasarkan data BPBPK, diketahui banjir melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah yaitu :

1. Kabupaten Katingan yang meliputi 12 kecamatan dengan jumlah warga terdampak 34.335 jiwa.

2. Kabupaten kotawaringin Timur yang meliputi 8 kecamatan dengan jumlah warga terdampak 11.272 jiwa.

Baca Juga: Solusi Banjir dari Menteri LHK : Rencanakan Pola Pemukiman Gunakan Kearifan Lokal Seperti Rumah Panggung

3. Kabupaten Barito Selatan yang meliputi 3 kecamatan.

4. Kabupaten Kapuas yang meliputi 6 kecamatan dengan jumlah warga terdampak 8.082 jiwa,

5. Kabupaten Pulang Pisau yang meliputi 3 kecamatan dengan jumlah warga terdampak 3.200 jiwa.

6. Kota Palangka Raya yang meliputi 4 kecamatan dengan jumlah warga terdampak 10.619 jiwa, sehingga total warga terdampak berjumlah 67.508 jiwa.

Baca Juga: Ada 4.157 KK Terdampak Banjir di Palangka Raya

Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran mengatakan pada kondisi bencana banjir seperti saat ini, pimpinan daerah masing-masing agar berada di tempat, tidak perlu melakukan perjalanan ke luar daerah yang tidak perlu.

“Sebagai pimpinan daerah, harusnya merasa malu dengan masyarakatnya yang lagi menghadapi bencana, tapi malah Bupatinya melakukan perjalanan, sikap seperti itu tidak konsisten dengan janji dan sumpah jabatan yang dia ucapkan selaku pelayan rakyat”, ucap Sugianto.

Gubernur mengingatkan kepada Bupati/ Wali Kota agar melalukan aksi cepat dalam penanganan bencana banjir dan dampaknya.

Baca Juga: Pernyataan Menteri LHK, Hutan Ditebang Tak Masalah Demi Pembangunan Jokowi, Memicu Reaksi Keras Netizen

“Saya minta kabupaten/ kota untuk menganggarkan di tahun 2022 untuk penanggulangan bencana alam dan non alam, minimal 5 persen dari total APBD, agar penanganan bisa lebih cepat, dan tidak selalu berharap ke Provinsi. Provinsi memiliki tanggung jawab secara makro dan akan memberikan support penuh, tapi garda terdepan tentunya adalah pemerintah kabupaten/ kota” tegas Sugianto Sabran.

Gubernur Kalteng menginstruksikan kepada jajaran terkait , untuk melaksanakan beberapa langkah , diantaranya :

1. Terus menerus menginformasikan kepada seluruh masyarakat dan memastikan bahwa perkembangan informasi peringatan dini mengenai cuaca dari BMKG diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Baca Juga: Banjir SIntang Akibat Rusaknya Cacthment Area serta Perubahan Fungsi Lahan, Apa itu Cacthment Area?

2. Melakukan pengelolaan tata air yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, misalnya dengan penyiapan kapasitas waduk, embung, danau, sungai dan kanal untuk antisipasi debit air berlebih.

3. Memastikan infrastruktur/ sarana prasarana pengendali dan peringatan dini banjir dan longsor beroperasi dengan baik serta menyiapkan dan mengelola seluruh sumber daya manusia, logistik dan peralatan, penyiapan dan prasarana untuk penanganan keadaan darurat bencana (jalur dan tempat evakuasi, lokasi pengungsian).

4. Penyiapan fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan penerapan protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19.

Baca Juga: Saat Mobil dan Perahu berada di Satu Satu Jalur Saling Susul Menyusul Terobos Banjir di Kalimantan Tengah

“Dampak banjir ditangani dengan baik, tapi penanganan Covid-19 termasuk vaksinasi juga harus berjalan seiring” pungkas Sugianto.***

Editor: Patriano Jaya Maleh

Sumber: MMC Kalteng


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah