Network
PORTALKALTENG - Tim dari Yayasan Borneo Institute (BIT) mengunjungi Dinas Lingkungan Hidup kota Palangka Raya untuk pertemuan dengan beberapa pemangku kepentingan yang tertarik untuk pada isu penyelesaian kebakaran hutan dan lahan.
Kunjungan ini bertujuan untuk menyajikan Laporan investigasi BIT penyebab kebakaran tahun 2019 yang menyelimuti wilayah Ibu Kota provinsi dengan kabut asap tebal selama beberapa bulan.
BIT menyampaikan sebagian besar disebabkan oleh manusia dan untuk kepentingan pengembang perumahan dan aktivitas swasta lainnya.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Perumahan dan Pemukiman kota Palangka Raya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Palangka Raya dan Borneo Nature Foundation.
Baca Juga: Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sukamara seluas 55,61 hektar
Laporan BIT dan daftar rekomendasi telah diterima dengan baik oleh seluruh peserta dan setuju untuk melibatkan sepenuhnya pakar hukum Borneo Institute dan perwakilan Masyarakat Sipil lainnya dalam diskusi mengenai revisi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di kota Palangka Raya.
"Peraturan Baru Untuk Melawan Kebakaran Hutan dan Lahan, New Rules to combat Land and Forest Fire" tulis borneoinstituteofficial di laman instagram mereka.
Terkait hal tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya terbuka dengan berbagai penelitian dan kajian dari berbagai pihak sebagai bentuk peran serta masyarakat sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Baca Juga: Waspada Karhutla, 41 Hotspot Terpantau di Kalimantan Tengah
