PORTALKALTENG - Dengan pandemi COVID-19 yang masih melanda, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) masih menjadi wacana bagi sebagian besar daerah di Indonesia. Di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) pun, pemerintah masih menerapkan pembelajaran daring agar menghindari terbentuknya kerumunan maupun cluster baru.
Hampir 2 tahun, para siswa tidak menginjakkan kaki mereka di sekolah. Janji pemerintah mengenai pelaksanaan PTM pun masih belum terlaksana akibat kondisi yang belum memungkinkan.
Mirisnya, hal ini dimanfaatkan oleh siswa untuk mempraktikkan pernikahan dini. Menurut data, hal ini mencapai total 300 pelajar yang tersebar di sejumlah kabupaten di Kalteng.
Baca Juga: Nadiem Makarim Apresiasi Inovasi Civitas Akademik ITS
Gubernur Prov. Kalteng, Sugianto Sabran, tentunya sangat kaget dengan kenyataan ini. Ia tidak pernah menyangka bahwa pembelajaran daring berakibat pada terjadinya pernikahan dini terhadap sejumlah pelajar di Kalteng.
Hal ini terungkap saat Sugianto memantau vaksinasi bagi kalangan pelajar di SMKN 1 Pangkalan Bun dan SMAN 1 Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat.
Seorang siswi juga sempat bertanya kepada Sugianto, “Pak Gubernur kapan kami bisa masuk sekolah lagi, sudah terlalu lama ini belajar daring,” yang kemudian langsung direspon dengan “Ya, kalian bisa segera bersekolah lagi. Pada bulan Nopember ya.” ucapnya.
Baca Juga: Kementerian ESDM : Setelah Patriot Energi Sekarang Saatnya Gerilya
Dalam dua bulan terakhir ini, pembahasan lintas sektor mengenai pelaksanaan PTM di tengah pandemi masih terus digencarkan.
Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di 13 kabupaten dan kota se-Kalteng juga terus melakukan pemantauan serta pendampingan di sejumlah sekolah yang menyatakan telah siap melaksanakan PTM.
Sebelum data mengenai pernikahan dini yang dilakukan para pelajar secara diam-diam terungkap, sekolah belum memberikan informasi yang jelas terkait jadwal pasti PTM, baik kepada siswa maupun orang tua.
Baca Juga: Seringnya Tidaknya Pemadaman Indikator Mutu Layanan Ketenagalistrikan
Untuk saat ini, vaksinasi terhadap guru dan pihak lainnya masih terus di jalankan.
Kondisi ini sangat disayangkan, mengingat siswa seharusnya tetap dapat menjalankan tanggung jawabnya, apapun kondisinya. Namun, pengaruh dari lingkungan serta globalisasi, membuat siswa tidak selektif mengenai informasi yang ia serap, sehingga hal ini terjadi.
Pemerintah serta masyarakat juga harusnya lebih melek mengenai permasalahan pernikahan dini dan merubah usia legal yang sudah ada. Budaya dan kebiasaan yang mewajarkan pernikahan dini juga harus dibasmi, karena hal ini akan berdampak buruk bagi kelangsungan, kesejahteraan, serta kualitas hidup generasi mendatang.***