PORTALKALTENG - "Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act" yang merupakan program peminjaman atau sewa peralatan tempur seperti jet tempur dari Amerika ditunding Rusia adalah jebakan utang.
Undang-Undang Lend Lease atau Pinjam-Sewa Pertahanan Demokrasi Ukraina tahun 2022, disahkan Senat Amerika Serikat melalui pemungutan suara pada Rabu 6 April 2022 lalu.
Kremlim menuduh Washington mengaktifkan program Lend Lease yang disebutnya skema kredit mahal.
Jika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menerimanya maka mendorong negara itu ke dalam perangkap utang, seperti yang dilansir TASS Jumat 29 April 2022.
Hal ini diungkapkan Ketua Vyacheslav Volodin Duma Negara Rusia (majelis rendah parlemen) melalui Telegram pada hari Jumat 29 April 2022.
"Program pinjam-sewa adalah model kredit pemasok, dan tidak murah karena generasi masa depan warga Ukraina harus membayar semua amunisi, peralatan, dan makanan yang akan disediakan AS. Zelensky mendorong negara itu ke dalam jebakan utang,” tegasnya.
Melalui program Lend Lease, Ukraina bisa meminjam sewa peralatam tempur mulai dari jet tempur, tank, kapal hingga perlengkapan pendukung lainnya.
Menurut Volodin, alasan Washington jelas karena "program Lend Lease atau pinjam-meminjamkan akan memungkinkan perusahaan militer AS meraup keuntungan besar."
Ketua Duma Negara menunjukkan bahwa Uni Soviet telah menerima senjata dari AS berdasarkan program pinjam pakai era Perang Dunia II selama Perang Patriotik Hebat, yang disajikan sebagai bantuan dari sekutu.
Namun, utang harus dibayar kembali dan selama bertahun-tahun, Uni Soviet terpaksa membatasi diri, memberikan "platinum, emas dan kayu ke AS dan memperbaiki kapal AS secara gratis.
"Pembayaran ini diselesaikan hanya pada tahun 2006, 61 tahun setelah Kemenangan Besar," kata pembicara.
Dewan Perwakilan Rakyat AS pada hari Kamis 28 April 2022 akhirnya mengesahkan undang-undang tentang penyediaan senjata ke Ukraina melalui model pinjam-sewa yang diulang untuk memfasilitasi bantuan militer ke Kyiv.
Dokumen tersebut juga disetujui oleh Senat AS dan sekarang akan diserahkan kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani.
Menurut undang-undang tersebut, "untuk tahun fiskal 2022 dan 2023, presiden dapat memberi wewenang kepada Pemerintah Amerika Serikat untuk meminjamkan atau menyewakan peralatan pertahanan kepada Pemerintah Ukraina atau kepada pemerintah negara-negara Eropa Timur yang terkena dampak invasi Federasi Rusia ke Ukraina untuk membantu memperkuat kemampuan pertahanan negara-negara itu.
"Selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal berlakunya undang-undang ini, presiden harus menetapkan prosedur yang dipercepat untuk pengiriman setiap artikel pertahanan yang dipinjamkan atau disewakan kepada pemerintah Ukraina," kata dokumen itu.
Ikuti terus perkembangan invasi Rusia ke Ukraina hanya di portalkalteng.***