PORTAL KALTENG – Dari aksinya meretas sejumlah data penting selama sebulan belakangan ini, Hacker Bjorka berhasil menghebohkan publik.
Dalam aksinya tersebut, Bjorka juga mengklaim telah berhasil membobol data pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bjorka dalam aksi terbarunya berhasil menyebarkan informasi pribadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melalui Telegram.
Baca Juga: Dituding Sebagai Pengalihan Isu Kasus Ferdy Sambo, Bjorka Seret Nama Tito Karnavian
Ahli Keamanan Siber Vaksincom Alfans Tanujaya berpendapat bahwa Bjorka merupakan Hacker yang berasal dari luar negeri.
Namun, Bjorka sendiri telah mengaku berasal dari Warsawa Polandia. Namun dalam hal ini belum dapat dipastikan kebenarannya.
Dari banyaknya aksi yang dilakukan oleh Bjorka, ternyata ia mempunyai alasan tersendiri dalam menjalankan aksi tersebut.
Ia mengungkapkan, alasan ia menyerang Indonesia karena orang dekatnya pernah menjadi korban kebijakan Presiden Soeharto dan wafat pada tahun 2021 lalu.
Baca Juga: Link Pendaftaran Non ASN 2022, Dokumen yang Disiapkan dan Alur Pembuatan Akun di Bawah Ini!
Orang terdekat itu ialah seorang kakek yang telah mengurusnya sejak lahir dan kehilangan status WNI akibat kebijakan tahun 1965.
Di kalangan netizen terdapat banyak teori mengenai Bjorka. Ia diduga muncul untuk mengalihkan isu hingga dikaitkan dengan geng Ferdy Sambo.
Bahkan, Denny Siregar sebagai seorang penggiat media sosial mencurigai bahwa Bjorka merupakan orang Indonesia.
Dilansir PORTAL KALTENG dari SeputarTangsel.com melalui kanal Youtube Refly Harun pada Selasa 13 September 2022, Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun tersebut ikut menanggapi hal ini dan mempertanyakan tanggung jawab pemerintah.
Baca Juga: Tata Cara Login dan Pengisian Biodata Pegawai Non ASN 2022 di Bawah Ini!
"Kalau pemerintahan kita baik, maka pertanyaannya adalah kalau ada kebocoran seperti yang dilakukan Bjorka ini, siapa sesungguhnya yang harus bertanggung jawab? Itu dulu ya kan," kata Refly Harun.
"Apakah Menteri Kominfo (Johnny G Plate) ataukah menteri-menteri yang lain, ataukah setingkat sekjen atau dirjen?" sambungnya.
Menurutnya, birokrasi mengenai hal tersebut di Indonesia masih belum jelas, sehingga akan susah membicarakan manajemen untuk pemberantasannya.
"Ini sendiri di Indonesia gak jelas. Kalau governance (pemerintahan) ini saja tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab, maka susah kita bicara tentang manajemen pemberantasannya," ucapnya.***