PORTAL KALTENG – Perombakan Kabinet yang terjadi memunculkan nama Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR BPN.
Sebagai Mentri Agraria Hadi mempunyai pekerjaan rumah yang cukup penting salah satunya adalah penyelesaian masalah tanah di Ibu Kota Negara (IKN).
Sosoknya yang mantan Panglima berbintang empat tersebut dianggap cocok dan mampu untuk memberi ketegasan dalam penetapan status hukum pertanahan,
Salah satunya adalah meminimalisir kasus sengketa lahan yang ada di IKN.
Baca Juga: Perjalanan Karir Elon Musk Hingga Menjadi Orang Terkaya di Dunia
Jokowi dalam penjelasannya di Istana Negara Rabu, 15 Juni 2022 memberikan mandate khusus kepada Hadi,
"Oleh sebab itu, tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan, harus sebanyak-banyaknya diselesaikan," ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan.
Jokowi juga meminta Hadi agar menerbitkan sebanyak-banyaknya sertifikat yang memang sudah seharusnya menjadi hak masyarakat.
Baca Juga: Bertema Survival Game, Ini Dia 4 Rekomendasi Film Mirip Squid Game yang Wajib ditonton
"Yang kedua urusan sertifikat, harus sebanyak-banyaknya juga diselesaikan, termasuk di dalamnya urusan lahan-tanah yang berkaitan dengan IKN," lanjut Jokowi.
Keputusan Jokowi memilih Hadi sepertinya sudah sesuai Analisa umum yang menganggap Hadi mampu menyelesaikan tugas-tugas tersebut.
Menurut Jokowi, performa Hadi saat menjabat sebagai Panglima TNI, mampu memahami territorial Indonesia dengan baik.
Baca Juga: Sinopsis Film Broker Berkisah Tentang Human Trafficking, yang Tayang di Bioskop 16 Juni 2022
"Untuk Pak Hadi sebagai Menteri ATR/BPN, karena beliau dulu sebagai mantan Panglima, menguasai teritori”, Ungkap Jokowi.
“Kita juga tahu Pak Hadi kalau ke lapangan bekerjanya juga sangat detil, dan saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu," sambungnya.
Selain permasalahan tumpeng tindih tanah, tugas yang di emban Hadi salah satunya adalah target penyelesaian 126 juta sertifikat tanah yang sebelumnya baru terealisasi sebanyak 81 juta sertifikat.
Terkait hal ini Hadi menjelaskan ia akan segera menelusurio permasalahan dilapangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
"Oleh sebab itu target utama yang segera saya segera realisasikan. Namun saya akan lihat permasalahannya di lapangan seperti apa, apakah permasalahan itu masih K2 atau K3, itu juga akan kita selesaikan, tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait," ungkap Hadi usai pelantikannya sebagai Mentri 15 Juni 2022.
Sementara itu Hadi berkomentar tentang optimismenya dalam merealisasikan permasalahan tanah di Ibu Kota Negara.
"Insya Allah dengan sinergi, nantinya saya akan bekerja sama dengan instansi terkait dalam hal ini dalam menyukseskan tiga masalah tersebut, insyaAllah dalam waktu dekat kita akan sampaikan target berapa hari, itu sudah bisa terealisasi," lanjutnya.
Pembangunan IKN yang terus di maksimalkan pemerintah masih menyisakan adanya permasalahan pembebasan lahan yang diperlukan untuk mengoptimalisasi proses pembangunannya.***