Network
PORTAL KALTENG - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat mendesak agar tema Masyarakat Adat pada debat keempat Cawapres dapat dibahas secara tuntas.
Diketahui, pada debat keempat ini membahas beberapa sub tema strategis yang menjadi persoalan-persoalan krusial di Indonesia selama ini. Diantaranya terkait Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Energi, Pangan, Agraria, Desa dan Masyarakat Adat.
Ketua Pelaksana Harian Wilayah AMAN Kalbar, Tono menyampaikan, alasan pentingnya tema masyarakat adat ini harus dikupas tuntas, karena banyak persoalan pada masyarakat adat belum mendapat perhatian serius dari pemerintah sehingga sering ditemukan konflik di kalangan masyarakat adat.
Baca Juga: Hasil Piala Asia Jepang vs Irak 2-1, Singa Mesopotamia Dipastikan Lolos 16 Besar
“AMAN sebagai lembaga yang konsisten membela hak-hak Masyarakat Adat, sehingga kami berharap pada Debat nanti agar tema Masyarakat Adat harus dibahas secara tuntas oleh para Cawapres, sehingga kami bisa menilai sejauhmana keberpihakan para Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden terhadap upaya pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat sebagaimana mandat pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945,” ungkapnya pada Sabtu (20/1/2024).
Oleh sebab itu, Tono melanjutkan, bahwa pihaknya mengapresiasi atas langkah KPU RI yang telah menunjuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi sebagai salah satu panelis yang berasal dari unsur Masyarakat Adat pada debat ke empat yang akan diikuti oleh para Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) RI pada Minggu (21/1/2024).
“Dengan kehadiran Sekjen AMAN sebagai panelis, maka kami berharap para Cawapres bisa memaparkan gagasan dan memberikan solusi konkret terkait berbagai permasalahan yang dihadapi Masyarakat Adat di Indonesia selama ini, yang kerap dipicu oleh sikap dan kebijakan negara, karena telah mengabaikan hak-hak Masyarakat Adat, sehingga mengakibatkan semakin masifnya perampasan wilayah adat, kriminalisasi Masyarakat Adat, penghancuran entitas budaya Masyarakat Adat dan lain sebagainya dengan dalih atas nama Pembangunan,” ujarnya.
Hal lain yang juga sangat penting menurut Tono, adalah terkait regulasi dalam bentuk Undang-undang Masyarakat Adat yang masih belum ada kepastian, sehingga sampai saat ini belum disahkan, meskipun RUU Masyarakat Adat telah diusulkan sejak tahun 2009 lalu.
