Network
PORTALKALTENG - Menanggapi ancaman Washington untuk mengambil tindakan jika China mendukung Rusia, Beijing pun mengambil posisi independen dalam krisis Ukraina,
Hal tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian pada Jumat 18 Maret 2022, seperti yang dilansir sputniknews.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan pada hari Kamis 17 Maret 2022 menyampaikan, Presiden AS Joe Biden akan menjelaskan kepada mitranya dari China, Xi Jinping bahwa Beijing akan menghadapi konsekuensi untuk mendukung operasi Rusia di Ukraina.
"Terkait masalah Ukraina, China selalu membuat penilaian independen berdasarkan kasus ini secara objektif dan adil," kata Zhao kepada wartawan.
Disisi lain Duta Besar Amerika Serikan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan bahwa Rusia harus dimintai pertanggungjawaban atas apa yang disebut Kremlin "operasi militer khusus" ini.
“Rusia akan dimintai pertanggungjawaban atas kekejamannya. Hanya ada satu cara – satu cara – untuk mengakhiri kegilaan ini. Presiden Putin: Hentikan pembunuhan itu. Tarik pasukan Anda. Tinggalkan Ukraina sekali dan untuk selamanya,” jelas Duta Besar Linda Thomas-Greenfield, perwakilan A.S di PBB saat pertemuan di Dewan Keamanan PBB.
Dia menekankan bahwa sehari sebelum Pengadilan Internasional PBB telah memerintahkan Federasi Rusia untuk berhenti menyerang Ukraina.
Namun sejauh ini Rusia terus secara terbuka melanggar hukum internasional, kedaulatan Ukraina dan integritas teritorial.
“Taktik brutal Rusia telah membunuh warga sipil, petugas medis, dan beberapa kejahatan yang telah menunjukkan kepada kita semua kebenaran perang ini. Rusia telah menyerang begitu banyak dari apa yang kita anggap suci dan segalanya – segalanya – yang diperjuangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tindakan Rusia harus dikutuk dengan tegas,” kata A.S. Perwakilan untuk PBB mengatakan.
Menanggapi munculnya referendum dari Repubik Rakyat Donestk, Luhansk dan yang terbaru Kherson, Uni Eropa dan Amerika Serikat juga memberikan tanggapan.
Uni Eropa dan Amerika Serikat tidak akan mengakui "referendum" yang diselenggarakan oleh Rusia di wilayah pendudukan Ukraina, termasuk di Kherson yang dinyatakan pada pertemuan Dewan Permanen OSCE, seperti yang dilansir ukrinform.
Pernyataan Uni Eropa yang dikeluarkan selama pertemuan tersebut mengatakan bahwa sangat mengutuk fakta bahwa angkatan bersenjata Rusia telah menculik walikota yang terpilih secara demokratis dan otoritas lokal lainnya, termasuk di Dniprorudne, dan menuntut pembebasan segera mereka.
Uni Eropa juga telah melihat laporan bahwa Rusia mungkin merencanakan "referendum" palsu lainnya dengan todongan senjata di Kherson, serta di bagian lain Ukraina.
Sebelumnya Uni Eropa tidak pernah mengakui upaya untuk mencaplok semenanjung Krimea atau entitas ilegal di bagian timur Ukraina yang diduduki.
Rusia akan dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran berat Piagam PBB dan Helsinki Final Act, menurut pernyataan itu.
Perwakilan Tetap AS untuk OSCE, Michael Carpenter, mengatakan pada pertemuan itu bahwa tidak ada yang akan percaya pada Rusia tentang "referendum" di kota-kota Ukraina yang diduduki.
Ikuti terus perkembangan perang Rusia Ukraina hanya di portalkalteng.***
